Semarang_ Angka kejadian gizi buruk di Jawa Tengah naik dari tahun ke tahun.Pada tahun 2005 sebesar 1,03 % dari jumlah penduduk, naik menjadi 2,10 % pada tahun 2006, dan pada tahun 2007 menjadi 3,48 %

Pada tahun 2007 terjadi kenaikan sebanyak 6.817 penderita dari tahun sebelumnya. Tercatat selama tahun 2006 terjadi kasus gizi buruk sebanyak 9.163 orang, artinya terjadi peningkatan 15.980 orang pada tahun 2007

Menurut Anggota komisi E DPRD Jawa Tengah Dra. Aisyah Dahlan kenaikan jumlah penderita sebesar 74,39 % ini tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang pemerintah daerah dalam menangani gizi buruk di Jawa Tengah.

” Dalam APBD 2007 anggaran perbaikan Gizi Masyarakat mencapai 1,441 M dan terlapor realisasinya 100% namun tidak berpengaruh apa-apa terhadap penurunan kejadian gizi buruk, ini menunjukan parameter kuantitatif pencapaian keberhasilan kegiatan sangat buruk,”tegasnya.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini menambahkan dari angka  tersebut tercatat yang sampai meninggal dunia sebanyak 56 orang sedangkan yang masih dalam status gizi buruk belum disembuhkan sebanyak 9.535 orang.

“ Kondisi ini memberikan gambaran bahwa program-program yang digulirkan kurang tepat langsung mengenai sasaran masalah yang ada, kondisi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja,”lanjutnya.

Aisyah menilai masalah gizi buruk ini merupakan pukulan bagi masyarakat Jawa Tengah disaat pemerintah mengatakan surplus produksi beras 794,627 ton namun 3,48 % penduduknya kekurangan gizi.

“Jangan mengulang kesalahan orde baru yang hanya menekankan pada pertumbuhan, faktanya pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pangan masih sangat kurang,”terangnya.

Gizi buruk ini akan dapat mengancam keberadaan generasi penerus di Jawa tengah karena sebagian besar terjadi pada balita.

“ Balita Gizi kurang pada tahun 2005 sebanyak 9,87 % dari jumlah balita di Jateng, Naik menjadi 14,8 % pada tahun 2007 ini, bagaimana masa depan Jateng 20 tahun mendatang dengan kondisi anak yang kurang gizi seperti ini,”tegasnya.

Optimalisasi peranan posyandu dan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) yang selama ini menjadi ujung tombak penyelesian masalah kesehatan terutama gizi pada anak perlu dilakukan pembenahan agar segera menjadi solusi masalah ini. “jika perlu ada perombakan strategi, jumlah PKD yang mencapai 4.100 PKD di 29 Kabupaten ini sudah cukup banyak, tinggal peranannya harus ditingkatkan,”lanjutnya.