Arah Koalisi Pasca hak Angket

Riyono, Wasekum Organisasi dan Perencanaan DPW PKS Jateng

Pasca pidato SBY menanggapi situasi partai koalisi yang pecah kapal suasana politik di negeri ini semakin ramai. Kengototan PKS dan Golkar yang merasa tidak melanggar nota kesepakatan dalam koalisi semakin membuat arah koalisi pemerintah semakin tidak jelas. Peringatan SBY yang menyebut bahwa partai koalisi yang tidak sejalan akan tidak bersama lagi juga masih belum jelas, apakah PKS dan Golkar akan benar – benar dikeluarkan dari setgab. Berbagai prediksi muncul soal tindaklanjut pidato SBY, semuanya mengarah kepada perombakan kabinet.

Membaca sikap SBY dalam pidatonya kita akan bertanya, kemana arah koalisi yang akan dibangun oleh SBY jika benar – benar PKS dan Golkar out dari koalisi? Bagaimana SBY membangun koalisi sendiri untuk membentuk pemerintahan yang kuat (strong), mandiri (autonomuos), dan tahan lama (durable). Pemerintahan yang kuat bisa diartikan pemerintah yang mampu menciptakan dan mengimplementasikan kebijakannya tanpa khawatir mendapat penolakan atau perlawanan di parlemen.

Menurut pada teori Arend Lijphart, setidaknya terdapat empat model teori koalisi yang bisa diterapkan SBY. Pertama, minimal winning coalition, di mana prinsip dasarnya adalah maksimalisasi kekuasaan. Dengan cara sebanyak mungkin memperoleh kursi di cabinet dan mengabaikan partai yang tidak perlu untuk diajak berkoalisi. Kedua, minimum size coalition, partai dengan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk sekadar mencapai suara mayoritas. Ketiga, bargaining proposition, yakni koaJisi dengan jumlah partai paling sedikit untuk memudahkan proses negosiasi. Keempat, minimal range coalition, di mana dasar dari koalisi ini adalah kedekatan pada kecenderungan ideologis untuk memudahkan partai-partai dalam berkoalisi dan membentuk kabinet.

Meminjam teori ekonomi politik yang dikembangkan Mancur Olson mengenai "logika tindakan kolektif" (the logic of collective action), tindakan kolektif untuk mencapai tujuan bersama lebih efektif dilakukan dalam kelompok relative kecil dan homogen, daripada kelompok yang besar dan beragam. Begitu pula dalam koalisi partai politik, jarang sekali koalisi luas atau koalisi besar. Dalam banyak kasus, partai politik lebih suka membentuk koalisi terbatas yang lebih efektif mencapai tujuan bersama, kepentingan partai, dan individunya, dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bila teori Arend Lijphart tersebut kita dekatkan dengan kondisi saat ini barangkali, koalisi dengan model minimal winning coalition dan minimum size coalition akan diterapkan oleh SBY. Prakteknya koalisi dilakukan dengan prinsip dasarnya adalah maksimalisasi kekuasaan, dan partai politik dengan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk sekadar mencapai suara mayoritas. Model koalisi ini sudah ada tanda – tandanya saat Gerindra menjadi penentu kemenangan Demokrat saat voting hak angket pajak.

Posisi menteri Pertanian menjadi isu santer sampai sekarang yang terus disuarakan oleh petinggi Demokrat. Demokrat mencari Gerindra yang kekuatan parlemennya lemah, namun bisa di”kuasai” secara utuh nantinya dalam koalisi. Pos menteri menjadi hal yang seksi bagi parpol diluar koalisi saat ini. Keengganan Megawati untuk bergabung dengan SBY melalui lobi yang dilakukan oleh Hatta Rajasa menjadikan SBY harus segera mencari pengganti PKS dan Golkar dengan dagangan utama pos menteri di kabinet. Inilah ciri politik transaksional dalam model minimal winning coalition. Walaupun SBY terus menginginkan PDIP, namun nampaknya PDIP akan tetap melihat keberanian SBY melempar PKS dan Golkar.

Membaca scenario SBY dengan model koalisi diatas akan melahirkan Kerusakan Demokrasi, dalam bahasa Alfian Little (2008) dalam karyanya Democratic Piety mengungkapkan bahwa demokrasi sebagai sistem tidak bisa menciptakan pemerintahan yang responsif apabila pragmatisme kekuasaan mengalahkan kesalehan demokrasi, yaitu nilai dan cita-cita kemanusiaan.

 Kesalehan demokrasi adalah sarana menyelamatkan krisis kemanusiaan dan ancaman besar lain yang muncul dari transformasi global. Sebaliknya pragmatisme kekuasaan menjadikan demokrasi sebagai sarana berkuasa dan memperkaya diri. Menilai tingkat kesalehan demokrasi merupakan proses subjektif. Demokrat lebih mengedepankan pragmatisme kekuasaan daripada nilai strategis koalisi.

Melihat situasi dua tiga hari ke depan akan sangat menegangkan bagi rakyat Indonesia, pemerintah sedang kebinggungan dan rebut sendiri soal koalisi dan oposisi. Akankah scenario SBY menarik Gerindra dan PDIP akan benar – benar dibuktikan atau sekedar isapan jempol? Jika benar ini menjadikan benar bahwa koalisi hanyalah bagi – bagi kue menteri, bukan bertujuan mensejahterakan rakyat. PKS dan Golkar yang akan dikeluarkan dari koalisi bisa menjadi oposisi untuk menunjukkan komitmen mereka akan idialisme partainya, namun benarkah mereka siap oposisi? Hanya waktu yang akan menjawab teka – teki ini. SBY akan mengarahkan koalisi ini ke pragmatis atau strategis?

*Aktifis Petani dan Nelayan Indonesia

( Riyono, Wasekum Organisasi dan Perencanaan DPW PKS Jateng )