Hadi Santoso, Aleg FPKS Jateng

Ribuan Tanaman Padi di Jateng Gagal Panen

SEMARANG, suaramerdeka.com - Normalisasi sungai harus menjadi prioritas Pemerintah Pusat, Provinsi Jateng, dan kabupaten/kota untuk mengantisipasi terjadinya banjir. Sebab, pendangkalan sungai yang semakin parah dinilai menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir seperti halnya di areal sawah. Kondisi demikian perlu diantisipasi untuk menghindari terjadinya gagal panen atau puso pada tanaman padi milik petani.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Jateng, terdapat ribuan tanaman padi puso selama bulan Desember 2011 hingga Januari 2012. Hal itu terjadi di Kabupaten Pati 1.985 hektare, Grobogan 402 hektare, Cilacap 209 hektare, Demak 153 hektare, Semarang 60 hektare, Purworejo 56 hektare, Kudus 55 hektare, Brebes 50 hektare, Pekalongan 20 hektare, Jepara enam hektare, Banjarnegara lima hektare, dan Kendal satu hektare.

"Puso paling banyak terjadi di Pati yang mencapai 1.985 hektare, ini tentu saja meresahkan petani. Sebab, mereka kini harus merugi karena telah mengeluarkan banyak uang untuk menanam padi dan menjalani proses pemupukan," Anggota Komisi B DPRD Jateng Istajib AS. Dana normalisasi yang dialokasikan kabupaten/ kota tidak cukup sehingga memang harus dibantu pemerintah pusat dan provinsi Jateng.

Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng itu mencontohkan, normalisasi Kali Juwana di tahun 2009 pernah dilaksanakan pemerintah pusat dengan anggaran Rp 7 miliar. "Dana itu hanya bisa digunakan untuk menormalisasi beberapa kilometer dari Kali Juwana," tandasnya.

Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah diharapkan bisa membantu petani yang tertimpa musibah dengan bantuan bibit ataupun pupuk. Banjir ini merupakan risiko tahunan sehingga nasib petani yang sawahnya puso akibat banjir juga patut diperhatikan.

Anggota Komisi B DPRD Jateng Hadi Santoso mengatakan, untuk padi puso, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian menganggarkan dana Rp 1,5 juta/hektare. Dana itu dapat diakses dengan mekanisme ajuan dari gubernur, bupati/ wali kota.

Politisi PKS ini meminta kepada pemerintah untuk melakukan pendataan dan mengajukan permohonan bantuan lahan puso tersebut. "Masalahnya, terkadang kabupaten/ kota terkesan malu melaporkan lahan puso sehingga persoalan ini cenderung tidak dilaporkan ke pemerintah pusat," tandasnya. Hal ini dinilai merugikan petani.

( Royce Wijaya / CN32 / JBSM )

Sumber: Suara Merdeka

( Tim PKS Jateng Online )