Jelang Rolling Komisi, DPRD Memanas

Drs Fikri Faqih, MM

 SEMARANG- Reposisi antarkomisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng sebentar lagi akan dilakukan. Hal itu membuat situasi di Gedung Berlian memanas.

Kabar yang santer beredar di kalangan Dewan, sejumlah legislator sudah melakukan koalisi serta lobi-lobi untuk mengisi jabatan yang kosong, termasuk kursi empuk pimpinan komisi.

Ketentuan mengenai pergantian jabatan pimpinan komisi bisa dilakukan setelah setengah periode atau 2,5 tahun tercantum dalam PP 16/2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD serta Keputusan DPRD No 2/2009.

’’Ya sesuai ketentuan memang bisa untuk penyegaran. Kalau sudah setengah periode itu, sangat memungkinkan, tapi semua tergantung usulan fraksi,’’ ujar Wakil Ketua DPRD Jateng Bambang Sadono usai sidang paripurna di Gedung Berlian, Senin (19/12).

Wakil Ketua DPRD Abdul Fikri Faqih menjelaskan, ketentuan pergantian di tubuh komisi bisa memiliki sisi positif ataupun negatif. Segi baiknya, legislator bisa menguasai lebih dari satu bidang komisi.

Namun, jika dilihat dari sisi kinerja tahun pertama atau kedua, anggota Dewan bisa jadi masih berupaya mendalami dan melakukan aksinya, maka langkah ini akan terputus jika terjadi perpindahan kursi. ’’Seandainya ada potensi negatif, seperti kekhawatiran terjadinya kolusi dengan eksekutif, maka dengan rolling ini juga menjadi terputus. Itu sisi positifnya, tapi ya harus belajar dari awal lagi jika memang ada pergeseran (komisi),’’ kata Fikri.

Rebutan

Dari sejumlah sumber internal Dewan, beberapa jabatan yang kosong memang menjadi incaran. Sebut saja, kursi wakil ketua Komisi B yang dulu diisi Muh Haris dari PKS yang menjadi Wakil Wali Kota Salatiga, lalu wakil ketua Komisi E yang dijabat Hendi Hendrar Prihadi (Wakil Wali Kota Semarang) dari PDIP serta wakil ketua Komisi C dulu dijabat oleh Muhajir M Ardiyan almarhum dari PPP.

Kursi ketua komisi pun dikabarkan juga bakal menjadi rebutan, seperti di Komisi B dan Komisi C. Inilah yang membuat situasi di gedung Dewan semakin memanas. Sebab, sejumlah pihak yang berkepentingan sudah ancang-ancang melakukan pendekatan untuk memuluskan langkahnya itu.

Ketua Fraksi PAN DPRD Jateng Khafid Sirotudin berpendapat, perubahan keanggotaan komisi juga bisa berimplikasi pada struktur pimpinannya. Semua ini sangat bergantung pada usulan fraksi-fraksi yang berjumlah sembilan. Untuk itulah diperlukan komunikasi politik lintas fraksi guna menata pimpinan komisi secara proporsional. Masing-masing fraksi dalam komisi perlu melihat aspek kapabilitas dan latar belakang anggotanya. ’’Fraksi juga harus melihat seperti apa kompetensinya,’’ katanya. (J14,J17-71)

Sumber: Suara Merdeka

( Royce Wijaya, Modesta Fiska )