”Jadi nanti sudah ada penegasan sendiri, lokasi-lokasi mana yang diperbolehkan untuk pembangunan, ataupun yang tidak boleh diadakan pembangunan,” jelasnya. Menurut Sri, Perda RTRW ini merupakan induk perda di kabupaten/kota. Setiap 20 tahun sekali harus direvisi untuk menyesuaikan dengan kondisi terbaru. ”Harusnya selesainya RTRW Provinsi Jateng juga harus diikuti selesainya raperda di daerah,”tegasnya. Seperti diketahui, saat ini masih ada 14 kabupaten/kota di Jateng yang belum memiliki RTRW.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jateng Sriyadhi menuturkan, seharusnya Perda RTRW ini sudah disahkan pada tahun 2010, atau tiga tahun setelah perundangan tentang penataan ruang disahkan pada tahun 2007. ”Karena itu,kami berharap DPRD ikut mendorong pemerintah daerah agar secepatnya dirampungkan dan bisa ditetapkan,” tandasnya. muh slamet