Mahmud Mahfudz, Aleg FPKS Jateng

Pencairan BOS Terkatung-katung

SEMARANG- Pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di beberapa wilayah di Jateng terkatung-katung, sehingga menyebabkan sejumlah sekolah khususnya swasta kewalahan memenuhi kebutuhan operasional.

Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen ADv mengungkapkan, beberapa wilayah yang dipantau mengalami keterlambatan pencairan dana BOS di antaranya di Kabupaten Semarang, Demak, dan Kota Semarang. Seharusnya pencairan dilakukan pada triwulan IV atau Juli-September dan turun pada Oktober, namun molor hingga beberapa waktu.

”Jika selalu terlambat begini lebih baik cara pencairannya dikembalikan saja dari pusat lewat provinsi agar bisa serentak. Jika tidak segera turun, sekolah akan keteteran untuk kebutuhan operasional,” ungkap Muh Zen di Gedung Berlian, Rabu (30/11).

Berdasarkan pengamatannya, molornya pencairan BOS untuk SD/MI dan SMP/MTs sederajat terjadi cukup merata di Jateng. Besaran dana BOS di Jateng yang disalurkan pusat ke daerah mencapai Rp 397 juta/tahun, sedangkan untuk tingkat SMP/MTs sebesar Rp 500 juta/tahun. Kondisi seperti ini akan membebani sekolah swasta pinggiran, karena biasanya BOS diandalkan untuk membantu operasional. ”Kalau untuk sekolah negeri mungkin masih bisa ditutup dengan bantuan dana lainnya yang sudah dialokasikan, tetapi untuk sekolah swasta yang pinggiran, dampaknya jauh lebih besar,” paparnya.

Sekretaris Komisi E DPRD Jateng Mahmud Mahfudz menilai, penyaluran dana BOS dari pusat ke rekening di kabupaten/kota tidak efektif dan rawan penyelewengan. Menurutnya, akan lebih baik jika BOS ditransfer langsung ke rekening sekolah, sehingga upaya untuk menyimpangkan dana itu di level pemkot/pemkab bisa ditekan.

”Seharusnya dana bisa langsung dikirim ke sekolah-sekolah, tapi kenapa tidak dilakukan. Dugaannya, oknum itu bisa dapat untung besar kalau dana semakin lama tersimpan di bank. Jadi, mungkin lebih bagus kalau nggak usah lewat pemda,” ujar Mahmud. (J14,J17-37)

Sumber: Suara Merdeka

( Tim PKS Jateng Online )