Agung BM, Aleg FPKS Semarang

Pelabuhan Tak Butuh Trayek

SETELAH sebelumnya mendapatkan sorotan dari kalangan akademis, kini Pemkot Semarang melalui Dishubkominfo (Dinas Perhubungan, Komunikasi, & Informasi ) angkat bicara soal akses angkutan umum pelabuhan Tanjung mAs. Dalam pernyataannya, Kepala Dishubkominfo Ednawan Haryono menilai, saat ini tidak dibutuhkan trayek dari/ menuju pelabuhan karena telah terdapat angkutan umum dari koperasi setempat.

"Armada ( umum ) di pelabuhan saat ini sudah ada dan dikelola oleh koperasi paguyuban pelabuhan Semarang,"katanya, kemarin.

Dengan begutu, lanjut dia, angkutan umum yang dikelola koperasi itu sudah cukup memadai karena kini jumlahnya sebanyak 160 armada. Namun, jika angkutan umum lain seperti taksi yang ingin mengaksesnya, maka Dishubkominfo tidak terlalu mempersoalkannya karena hal itu menyangkut pelayanan publik.

"yang terpenting, sampai saat ini tidak ada istilah ada angkutan yang tidak boleh masuk. jadi semua boleh masuk," tegasnya.

Ia juga mengungkapkan persoalan trayek pelabuhan itu sebelumnya sempat ditawarkan ke beberapa pihak pengelola angkutan umum. Namun, kata dia, saat itu sudah banyak yang tidak bersedia.

"alasannya, kapal penumpang tidak sewaktu-waktu datang dan jadwalnya tidak menentu sehingga mereka (pihak pengelola angkutan umum) menilai trayek tersebut berpotensi kurang diminati. Namun, saat itu pula, pihak koperasi justru menikmatinya dan mengambil trayek itu," tuturnya.

Ilegal jadi Legal

Terpisah, anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono mengatakan, armada milik koperasi itu masih berplat hitam. Untuk itu, kata dia, sebaiknya Dishubkominfo dapat melegalkan trayek yang kini dikuasai oleh pihak koperasi.

"selama ini kan masih ilegal pengoperasiannya. ketimbang masyarakat kesulitan mencari angkutan dan yang ada hanya armada milik koperasi itu, lebih baik dilegalkan atau diformalkan saja dengan cara memberi izin trayek,"usul politikus asal Fraksi PKS itu.

Dalam hal pemberian ijin trayek itu, pemkot harus bisa membuat kesepakatan bersama dengan pelindo sebagai pihak pengelola pelabuhan. dengan begitu, pelayanan publik tetap tertangani secara baik.

"kesepakatan bersama itu bisa menguatkan agar ada jaminan angkutan umum yang selalu melayani dari dan menuju terminal penumpang," tandasnya. (ano/nji)

Sumber: Harian Semarang

( Laso )