Mencermati Politik Globalisasi Pertanian

Oleh: Riyono, S.Kel. M.Si*

Kehancuran Uni soviet dan Yugoslavia dikarenakan adanya embargo pangan oleh Amerika serikat. Saat krisis pangan global 2008 yang melanda 37 negara semua bangsa berfikir tentang bagaimana menyelamtkan diri dari bahaya kelaparan rakyatnya. Bahkan akibat semakin meroketnya harga pangan dunia mengakibatkan meningkatnya jumlah orang miskin di dunia. FAO merilis data jumlah warga dunia yang teracancam kelaparan mencapai 1 Milyar orang. Bahkan tiga negara di kawasan afrika Timur yaitu Ethiopia, Kenya dan Somalia sudah diambang hilang karena rakyatnya terancam mati kelaparan. Sebanyak 20% rakyat mengalami malnutrisi dan 7 juta warganya terancam kelaparan.

Proses globalisasi pertanian ini, sangat dan amat menarik bagaimana diskusi untuk menyediakan pangan bagi dunia bergeser, semula setiap negara bertanggungjawab atas ketahanan pangannya masing-masing, kini petani harus bertanggungjawab atas ketersediaan pangan seluruh dunia. Gagasan inilah yang menjadi asumsi perdagangan bebas di bidang pertanian yang dikampanyekan oleh WTO, dan didukung oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Kanada. Ekspor pangan harus digenjot, tidak boleh dihambat oleh negara, sehingga tersedialah pangan di seluruh dunia.

Aliran komoditas pertanian harus bebas. Sejauh menyangkut korporasi, dikatakan juga bahwa semakin korporasi pangan itu menjadi efisien, semakin korporasi mampu menghasilkan pangan. Kondisi diatas akhirnya membuat hancurnya Uni soviet, ancaman kematian rakyat Somalia dan meroketnya harga pangan disebabkan adanya liberalisasi perdagangan pertanian dan cengkraman global kapitalis group WTO, AOA (Agreement on Agriculture) yang mengkampanyekan paham perdagangan bebas yang tidak pernah berfikir akan nasib petani dan buruh tani yang merupakan sumber utama keuntungan mereka. Isu ini serius harus kita dalami untuk menghindarkan Indonesia dari jebakan globalisasi pertanian yang akan membunuh bangsa ini. Mampukah dunia pertanian Indonesia mengimbangi arus politik global pertanian?
Jebakan Globalisasi Pertanian

Studi yang dilakukan oleh Cato Institute pada 2005 menunjukkan bahwa petani di negara-negara maju (yang tergabung dalam OECD), menerima subsidi sebesar US$ 279 milyar atau sekitar 30 persen pendapatan dari pertanian seluruhnya. Petani Amerika Serikat menerima US$ 46,5 milyar dari pemerintahnya atau sekitar 18 persen dari pendapatn pertanian total Amerika. Masih di Amerika Serikat, setiap keluarga petani mendapat US$ 79.961, atau 26 persen lebih tinggi dari pendapatan rata-rata nasional. Yang tak kalah mengejutkan, dua pertiga dari subsidi itu dibagi-bagi kepada 10 persen petani terkaya (Daniella Markheim dan Brian M. Riedl). Ini membuktikan bahwa globalisasi negara maju yang dituntut dalam forum WTO kepada negara – negara berkembang ibaratnya adalah omong kosong belaka, Mereka meminta subsidi kepada petani dihapus agar menigkatkan daya saing, namun di dalam negeri sendiri mereka memberikan subsidi yang luar biasa untuk memproteksi petani dan pengusaha bidang pertanian. Fakta bahwa tahun 1998, Indonesia menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia yaitu 4,8 juta ton beras. Tahun 2001, total impor komoditas pangan utama Indonesia (yaitu beras, jagung, bungkil kedele, kacang tanah, gandum) nilainya telah mencapai Rp 11,8 trilyun. Kini pangan jadi ajang bermain aktor-aktor kuat (pedagang besar, importir besar, pemburu rente).Ini menunjukkan bahwa cengkraman globalisasi telah menggerogoti Indonesia.  Itulah jebakan pertama.

Jebakan globalisasi berikutnya adalah dominasi perdagangan dunia. AS dan Uni Eropa ingin menguasai perdagangan dunia yang saat ini sedang dipegang oleh negara Jepang dan China sebagai saingan terberat mereka. Penerapan pajak bea masuk yang sempat 0 persen terhadap komoditi strategis membuat Indonesia seperti “sampah” bagi negara adikuasa. Padahal mereka menerapkan bea masuk terhadap produk yang masuk ke negara mereka. Aturan yang berbelit dan sulit membuat produk dalam negeri sulit menembus pasar global.

Jebakan terakhir globalisasi pertanian bagi bangsa ini dilevel regional adalah berlakunya ACFTA. ACFTA atau ASEAN-China Free Trade Area mulai berlaku pada 1 Januari 2010 dengan menggunakan prinsip perdagangan bebas. Perdagangan bebas tersebut didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan, yakni hambatan yang diterapkan pemerintah dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Kebijakn ini menuai pro kontra, bahkan sempat diusulkan untuk dilakukan renegosiasi oleh KADIN, namun banyak juga yang mendukung kebijakan ini dengan alasan menambah daya saing produk dalam negeri.  Semua jebakan diatas nampaknya belum mampu diatasi oleh bangsa ini, khususnya perdagangan dunia pertanian. Membanjirnya buah impor, semakin langkanya buah – buah dalam negeri dan bertambahnya angka kemiskinan dikalangan pertanian membuat jebakan globalisasi pertanian ibarat angin puting beliung bagi pertanian Indonesia.

Perangkat Perangkat kebijakan bidang pertanian yang dibuat negara ini untuk mengantisipasi globalisasi pertanian masih banyak yang belum berpihak kepada pelaku utama pertanian, yaitu petani. Buktinya sampai saat ini UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (PPP) belum disahkan. RUU ini sudah masuk dalam prolegnas sejak zamannya Megawati, sampai presiden SBY sudah dua kali belum juga disahkan. Nasib RUU PPP seperti petani yang masih terpinggirkan dan selalu dikalahkan dalam pembuatan kebijakan. Inilah faktanya.

Beberapa agenda ke depan

Menghindari globalisasi dalam pertanian nampaknya berat. Pilihannya adalah menghadapi dan mempersiapkan semua potensi bangsa ini menjadi modal utama memenangkan persaingan global. Termasuk menjadikan petani sebagai actor utama pembangunan bangsa ini menikmati kesejahteraan. Kebijakan yang berorientasi kepada proo grow, pro job dan pro poor khususnya petani harus dikuatkan. Pertama, membuat perangkat kebijakan yang mendukung proteksi petani dalam negeri. Segera disahkannya RUU PPP menjadi agenda utama dalam upaya melindungi petani dan dunia pertanian agar tidak semakin terseret dalam arus globalisasi tanpa perlindungan dari negara. Perlindungan ini sangat penting untuk memberikan jaminan berlangsungnya persaingan yang sehat bagi produk yang telah susah payah mereka hasilkan.

Kedua, penguatan kelembagaan usaha petani. Selama ini yang disorot adalah lemahnya organisasi petani, sering dilupakan yang tidak kalah penting adalah penguatan kelembagaan petani. Gapoktan menjadi alternatif untuk bisa mengembangkan bisnis pertanian. Kekuatan petani Cina dan Jepang adalah karena kuatnya asosiasi dan lembaga usaha pertanian yang memiliki power dihadapan penguasa. Kelembagaan usaha dan asosiasi petani harus bersatu dalam menghadapi persaingan global ini jika tidak ingin dilibas oleh petani bangsa lain.

Ketiga, membangkitkan potensi lokal. Potensi lokal dalam berbagai bentuk telah membuktikan adanya ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi krisis global. Masyarakat disadarkan akan kecintaan produk dalam negeri, walaupun memang harus kita akui produk kita kalah berkualitas dengan produk impor. Karakter cinta tanah air harus dimunculkan untuk menjadikan produk dalam negeri menjadi tuan di negerinya sendiri. Tirulah Uganda sebagai produsen pertanian organik terbesar dunia yang tahan akan globalisasi pertanian yang melanda dunia, atau kita belajar kepada Palestina yang sedang dilanda konflik namun berhasil memenuhi kebutuhan sendiri. Keberhasilan itu berangkat dari kebijakan Kementerian Pertanian Palestina di Gaza yang memegang prinsip ekonomi di bidang pertanian, yang disandarkan pada upaya melepaskan diri dari ketergantungan terhadap barang-barang impor serta mendukung dihasilkannya berbagai produk lokal.

Tiga langkah diatas setidaknya mampu membendung derasnya arus globalisasi politik pertanian yang bernafaskan kapitalisme barat yang hanya mengenal kentungan semata. Sekarang pilihan itu ada di pemerintah, mau atau tidak?

*Sekjen DPP Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia
Pengamat Kebijakan Pertanian dan Keluatan